DPRK Pegubin Tegas Minta Pemerintah Ubah Mekanisme Penyaluran Dana Bansos

Oksibil, (SWpapua.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pegunungan Bintang menegaskan agar Pemerintah Daerah, khususnya pihak eksekutif, segera melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.

Ketegasan ini disampaikan setelah DPRK melakukan sidak dan evaluasi terhadap proses penyaluran dana bansos yang selama ini dinilai tidak transparan dan rawan disalahgunakan karena disalurkan melalui kepala distrik.

Ketua II DPRK Pegunungan Bintang Yanus Delka, menyampaikan bahwa pola penyaluran bansos yang melibatkan kepala distrik sebagai penyalur utama menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan tidak meratanya bantuan, bahkan ada dugaan dana tidak sampai kepada penerima yang berhak.

“Kami meminta dengan tegas agar mekanisme penyaluran dana bansos segera diubah. Jangan lagi melalui kepala distrik. Pemerintah harus menyalurkan langsung kepada masyarakat penerima melalui dinas teknis, agar lebih transparan dan bisa diawasi,” tegas Yanus Delka dalam rapat bersama di Kantor Dinas Sosial, Pegunungan Bintang, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, DPRK akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan dana bansos agar sesuai peruntukan. Ia juga menambahkan, perubahan sistem penyaluran penting untuk memastikan bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Betuel Kakadi menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyaluran bantuan sosial.

“Bansos adalah uang rakyat. Karena itu, penyalurannya harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin ada lagi praktik yang menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat,” ungkapnya.

DPRK juga merekomendasikan agar Dinas Sosial Pegunungan Bintang melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan, serta membuat laporan berkala yang dapat diakses publik. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dengan sikap tegas DPRK  berharap Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat segera meninjau ulang dan memperbaiki sistem penyaluran dana bansos agar lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. (***)

Admin Redaksi