DPRK Pegubin Lakukan Sidak ke Dinas Sosial: Pastikan Penyaluran Dana Bansos Transparan

Oksibil, (SWpapua.com) – Dalam upaya memastikan pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang transparan dan tepat sasaran, Ketua II DPRK Kabupaten Pegunungan Bintang, Yanus Delka, didampingi Ketua Komisi B, Yohanis Yamkin serta tiga anggota dewan lainnya, yakni Ketua Fraksi PDIP Mepionus Tapyor, Betuel Kakadi, dan Koswin Philip, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Senin, 3 /11/2025.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran daerah, khususnya pada sektor sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil.

Dalam sidak tersebut, rombongan DPRK diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial bersama sejumlah pejabat eselon dan staf teknis. Ketua II DPRK menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan agar semua proses penyaluran dana bansos berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami datang untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana bansos benar-benar sampai kepada masyarakat penerima yang berhak. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami sebagai wakil rakyat,” tegas Ketua II DPRK.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa DPRK mendapat banyak laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan keterlambatan dan ketidakterbukaan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial. Oleh sebab itu, DPRK merasa perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat dan memastikan mekanisme yang berjalan di Dinas Sosial. Tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Yohanis Yamkin, menegaskan pentingnya transparansi data penerima bansos. Menurutnya, data penerima harus selalu diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

“Kita minta Dinas Sosial agar membuka data penerima secara terbuka dan melibatkan pemerintah distrik serta kampung dalam proses verifikasi. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang merasa diabaikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Bintang, Yacobus Ningmabin, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan penyaluran dana bansos.

“Kami berterima kasih atas perhatian DPRK. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dan memperbaiki sistem agar dana bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Lanjut Kadinsos, Pihaknya hanya memiliki Tiga fungsi dalam menangani bantuan langsung pemerintah pusat yaitu, Pendataan, perivikasi dan evaluasi. Selanjutnya terkait proses dan mekanisme pelaksanaan di tangani langsung Kantor Pos, Kepala Distrik dan TKSK. Ujarnya.

Sidak tersebut berakhir dengan kesepakatan antara DPRK dan Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi, melakukan evaluasi berkala, dan memastikan adanya laporan publik mengenai jumlah dana bansos, mekanisme penyaluran, serta daftar penerima bantuan. DPRK juga berencana membentuk tim pemantau khusus yang akan turun langsung ke distrik-distrik guna memastikan pelaksanaan bansos sesuai aturan.

DPRK berharap langkah pengawasan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami ingin agar Pegunungan Bintang menjadi contoh bagi kabupaten lain di wilayah Papua Pegunungan dalam hal transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana publik,” pungkas Betuel Kakadi. (***)

Admin Redaksi