SEMARANG, (SWpapua.com) – Pengiriman Militer ke wilayah Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, mengakibatkan 3.318 warga sipil memilih mengungsi di sejumlah titik di Hutan.
Berdasarkan sejumlah data yang di himpun melalui berbagai sumber, Media sosial maupun melalui telepon langsung warga, tindakan aparat keamanan di wilayah itu membuatnya 3.318 lebih Warga setempat masih mengungsi ke hutan.
Operasi militer di wilayah itu, mengakibatkan akses pendidikan anak-anakpun tidak berjalan karena tidak ada tempat belajar serta kondisi daerah yang tidak kondusif. Begitu pula akses layanan kesehatan terhenti mengingat medan yang sulit dan warga yang ketakutan dengan kehadiran aparat keamanan.
Situasi ini juga mengakibatkan warga mengalami penderitaan. Selain rasa takut mendera, warga juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti memperoleh makanan, pendidikan, dan kesehatan.
Menanggapi situasi Distrik Oksop, Komunitas Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang kota Studi Jawa – Bali dan Sumatera (KOMAPO), mendesak Panglima TNI, segera menarik militer yang berbeda di wilayah Distrik Oksop ke Oksibil, Ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang.
Desakan para pelajar dan mahasiswa asal Pegunungan Bintang seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim Apom (Komapo) itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terkait operasi militer di Pegunungan Bintang.
“Kami berharap agar tentara yang saat ini berada di disrik oksob lima kampung segera ditarik ke Oksibil, sehingga jemaat atau umat kristiani dapat merayakan Natal bersama keluarga di tempat mereka dalam suasana aman dan damai”
Mahasiswa KOMAPO juga memohon perhatian khusus Kementerian Hak Asasi Manusia agar masalah ini dapat segera ditangani demi menghormati martabat orang kecil,” kata Sekjen Komapo, Elia .A mimin.
Menurut Elia, kini pihak Pengurus Wilayah GIDI Pegunungan Bintang sedang berupaya melakukan advokasi terkait masalah pengungsian yang sedang dihadapi jemaat dan umat di Oksop melalui koordinasi dengan pihak gereja dan aktivis kemanusiaan di Pegunungan Bintang,,
Karena itu KOMAPO juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, dan DPRD Pegunungan Bintang turut serta membantu pihak yang tengah berupaya saat ini.
“Jangan tinggal diam, tetapi harus ada upaya menyelamatkan warga sipil, terutama lansia, perempuan dan anak yang paling rentan menjadi korban akibat operasi militer,” tegas Elia Mimin. ***
Admin Redaksi
